Tahapan- Tahapan Proses Reklamasi Hutan

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
Friday, 09 November 2012 10:48
PDF
KPK Didesak Tangkap Bupati Pembuat IUP di Kawasan Hutan Lindung
Pertambangan

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menangkap Bupati yang mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan di kawasan hutan lindung.

Desakan tersebut disampaikan demostran dari aliansi Himpunan Mahasiswa Maluku Utara (Hipmu) Se-indonesia. Sekitar duapuluh lima demostran yang mendatangi gedung KPK di jalan Rasuna Sahid Jakarta, Senin (05/11).

Koordinator aksi, Safi Samsudin  menuntut KPK agar segera menangkap bupati Halmahera Maluku Utara Ir.M. A.Yasin Ali yang diduga melakukan korupsi.

Ir.M. A.Yasin Ali menurut Safi, adalah salah satu Bupati di Maluku Utara yang dengan kekuasaannya dan jabatannya telah memperkaya diri.

"Kekayaan Bupati Halmahera Tengah dapat dilihat dengan di bangunnya hotel mewah (miliknya) di kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2010," ungkap Safi saat berorasi.

Para demostran menilai banyak dosa-dosa bupati Halmahera Tengah menyebutkan bahwa dalam APBD kabupaten halmahera tengah tahun 2009 dan APBD tahun 2010 pada dinas perhubungan dan komunikasi telah anggarkan pembangunan bandara weda sebesar Rp.6.250.000.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta).

Bupati Halmahera tengah dengan kekuasaannya telah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di atas kawasan hutan lindung di pulau Gabe kabupaten Halmahera tengah, pemberian izin ini melanggar undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Izin usaha penambangan tersebut antara lain PT.Mineral Trobos,PT.Fajar Bhakti Lintas Nusantara,PT.Integra Mining Nusantara, PT.Elsaday Mulia, PT.Gebe Sentral Nikel,PT.Bahtera Putra Mulia,PT.Lopoly Mining CDX,PT.Anugrah Sukses mining,PT.Multi Tambang Mulia.

Aliansi Himpunan Mahasiswa Maluku Utara (Hipmu) menyatakan sikap agar  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus tersebut dan menangkap Ir.M. Ali  bersama kroni-kroninya.

Selain itu Kepada Menteri energi dan Sumber Daya Mineral, untuk segara mencabut sembilan izin usaha pembangunan (IUP) di atas kawasan hutan lindung di pulau Gabe, dan Menteri kehutanan,untuk menolak proses izin pinjaman pakai kawasan hutan.

sumber : PME Indonesia

 
Indonesian English German

Agenda Yg Akan Datang

Anggota FRHLBT

Currency Rates Table

Coal Prices Chart

6 Month Coal Prices - Coal Price Chart

IKLAN PROMOSI

Like Halaman FB Forum RHLBT

Polling Web Design

Bagaimana dengan Design Website ini?

Sangat Bagus
Bagus
Biasa saja
Kurang Bagus
Sangat Kurang

Current Results

Find us On Maps


View FRHLBT in a larger map

Video Gallery