Greenmining - Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (FRHLBT)

Tujuh asosiasi pertambangan yang tergabung dalam Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Mineral dan Batubara menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) masih menyisahkan banyak permasalahan yang menghambat kegiatan usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan.

Koordinator Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Irwandy Arif meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana lintas kementerian yang menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha serta menjamin terlaksananya komunikasi antar instansi atau kementerian teknis terkait. Dengan begitu diharapkan mampu mendukung dan mendorong kegiatan usaha pertambangan minerba, khususnya untuk kebijakan peningkatan nilai tambah mineral.

"Pernyataan ini jangan dipandangan sebagai sikap individu. Tapi ini dari asosiasi pertambangan yang menginginkan dunia tambang Indonesia lebih baik lagi," kata Irwandy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/04).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – ESDM telah menyiapkan sistem pemetaan untuk mengatur dan mengawasi perizinan wilayah pertambangan yang boleh dikelola oleh pengusaha pertambangan.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara – Dirjen Minerba Kementerian ESDM Thamrin Sihite, pihaknya telah memiliki sistem yang memetakan wilayah pertambangan mana saja yang boleh dikeluarkan izin usaha pertambangan – IUP oleh pemerintah daerah – Pemda.

“Dengan demikian diharapkan nantinya penerbitan IUP akan lebih tertata. Kami sudah memiliki pemetaan, nanti kalau pemetaan daerah mengeluarkan izin di wilayah yang dilarang atau wilayah konservasi, secara otomatis sistem itu akan menolak,” katanya di Jakarta, Senin (8/4).

Sistem pemetaan tersebut dibuat berdasarkan rekonsiliasi IUP yang selama ini dikerjakan pemerintah. Hingga kini hanya sekitar 5.124 dari 10.689 IUP yang telah dinyatakan clear and clean oleh pemerintah.

Terkait sistem pemetaan tersebut, Ia menyatakan sistem tersebut telah siap untuk diterapkan dalam mekanisme perizinan pertambangan. Pemerintah pusat pun hingga kini terus melakukan sosialisasi terkait operasional sistem yang dijalankan secara online tersebut kepada Pemda. Nantinya sistem itu, akan memuat peta cadangan mineral dan batu bara yang dapat dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya, setiap IUP baru yang akan diterbitkan Pemda harus berdasarkan peta tersebut.  (BI)

Info Kilas ESDM, 9 April 2013